Just an opinion,
Di Indonesia, saat ini banyak ditemui seorang pengusaha, yang memiliki harta berlimpah, mencoba mengadu peruntungan di dunia politik, dengan terjun ke partai-partai politik dan mencoba memegang jabatan tertentu di dalam partai, dengan harapan mendapat porsi di dalam kekuasaan pemerintah. Hal ini tentu saja tidak dilarang. Seorang pengusaha juga merupakan seorang rakyat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan rakyat lainnya. Dengan demikian, pengusaha juga memiliki hak seperti rakyat lainnya untuk berkiprah di bidang politik.
Namun, saya melihat adanya risiko yang sangat krusial yang dapat terjadi apabila seorang pengusaha, apalagi mereka yang telah menjadi konglomerat, berkiprah di bidang politik, terutama apabila mereka berhasil memegang jabatan utama dalam pemerintah. Pengusaha selama ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah di dalam melakukan bisnisnya. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi bisnis dalam rangka menciptakan keadilan sosial dari bisnis yang dijalankan; bisnis tidak boleh merugikan rakyat untuk kepentingan pribadi. Kebijakan bisnis seringkali dianggap menghambat potensi kemajuan yang dapat diraih perusahaan karena menciptakan larangan dan batasan ruang gerak bagi bisnis. Sebagai contoh, adanya peraturan pengolahan limbah pabrik sebelum dilepas ke alam membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolah limbahnya sesuai dengan peraturan, atau kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar yang membuat perusahaan harus memperhatikan keadaan rakyat sekitar lokasi perusahaan dan mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk keperluan pemberdayaan tersebut.
Apa yang mungkin dapat terjadi apabila seorang pengusaha menduduki jabatan utama pemerintahan? Apabila pengusaha tersebut masih memikirkan bagaimana cara meningkatkan keuntungan perusahaan (yang berarti meningkatkan kekayaan mereka), maka dengan kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya, mereka dapat membuat atau mengubah peraturan sehingga menguntungkan mereka/perusahaan mereka, terlepas dari dampak apa yang akan dirasakan oleh rakyat banyak. Mereka mungkin akan memanipulasi hukum yang ada untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara yang seolah-olah "legal", serta mereka dapat lepas dari jerat hukum dengan mudah walau sebenarnya mereka telah jelas-jelas menciptakan kerugian bagi bangsa dan negara.
Dengan kekuasaan yang dimilikinya juga, mereka mampu menciptakan keadaan yang memberikan benefit khusus bagi perusahaan yang dimilikinya dan menghambat bahkan mematikan perusahaan pesaing, yang dapat berujung pada kekuasaan monopolistis yang diterima oleh perusahaan yang dimilikinya. Pikirkan ide kejam ini: Air bersih di Indonesia hanya boleh dikelola oleh perusahaan yang dimiliki oleh sang penguasa tersebut, atau sebuah perusahaan diberikan izin ekslusif untuk mengelola sumber daya alam strategis di Indonesia, dan perusahaan tersebut adalah perusahaan si pengusaha. Hal ini tentunya berpotensi menciptakan imperial di dalam satu negara - salah satu buah kapitalisme - yang membuat satu orang mampu mengontrol semua elemen termasuk rakyat suatu negara. Itu merupakan surga bagi pengusaha tersebut, serta neraka bagi orang lain.
Karena itu, walaupun saya tidak mengatakan semua pengusaha adalah orang yang buruk (dan tentunya tidak semua pengusaha memiliki mental yang buruk seperti itu), namun bahaya itu ada, dan ide menjadikan pengusaha seorang penguasa negara bukanlah ide yang cukup baik. Mungkin saya lebih memilih orang biasa yang memiliki pandangan yang luar biasa, ketimbang orang-orang yang sudah dipuaskan dengan materi tersebut. Apalagi, menurut saya cukuplah pengusaha mengurusi usahanya, jangan rakus ingin menguasai hal lain.
Sekali lagi, just an opinion. Terima kasih
Di Indonesia, saat ini banyak ditemui seorang pengusaha, yang memiliki harta berlimpah, mencoba mengadu peruntungan di dunia politik, dengan terjun ke partai-partai politik dan mencoba memegang jabatan tertentu di dalam partai, dengan harapan mendapat porsi di dalam kekuasaan pemerintah. Hal ini tentu saja tidak dilarang. Seorang pengusaha juga merupakan seorang rakyat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan rakyat lainnya. Dengan demikian, pengusaha juga memiliki hak seperti rakyat lainnya untuk berkiprah di bidang politik.
Namun, saya melihat adanya risiko yang sangat krusial yang dapat terjadi apabila seorang pengusaha, apalagi mereka yang telah menjadi konglomerat, berkiprah di bidang politik, terutama apabila mereka berhasil memegang jabatan utama dalam pemerintah. Pengusaha selama ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah di dalam melakukan bisnisnya. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi bisnis dalam rangka menciptakan keadilan sosial dari bisnis yang dijalankan; bisnis tidak boleh merugikan rakyat untuk kepentingan pribadi. Kebijakan bisnis seringkali dianggap menghambat potensi kemajuan yang dapat diraih perusahaan karena menciptakan larangan dan batasan ruang gerak bagi bisnis. Sebagai contoh, adanya peraturan pengolahan limbah pabrik sebelum dilepas ke alam membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolah limbahnya sesuai dengan peraturan, atau kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar yang membuat perusahaan harus memperhatikan keadaan rakyat sekitar lokasi perusahaan dan mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk keperluan pemberdayaan tersebut.
Apa yang mungkin dapat terjadi apabila seorang pengusaha menduduki jabatan utama pemerintahan? Apabila pengusaha tersebut masih memikirkan bagaimana cara meningkatkan keuntungan perusahaan (yang berarti meningkatkan kekayaan mereka), maka dengan kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya, mereka dapat membuat atau mengubah peraturan sehingga menguntungkan mereka/perusahaan mereka, terlepas dari dampak apa yang akan dirasakan oleh rakyat banyak. Mereka mungkin akan memanipulasi hukum yang ada untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara yang seolah-olah "legal", serta mereka dapat lepas dari jerat hukum dengan mudah walau sebenarnya mereka telah jelas-jelas menciptakan kerugian bagi bangsa dan negara.
Dengan kekuasaan yang dimilikinya juga, mereka mampu menciptakan keadaan yang memberikan benefit khusus bagi perusahaan yang dimilikinya dan menghambat bahkan mematikan perusahaan pesaing, yang dapat berujung pada kekuasaan monopolistis yang diterima oleh perusahaan yang dimilikinya. Pikirkan ide kejam ini: Air bersih di Indonesia hanya boleh dikelola oleh perusahaan yang dimiliki oleh sang penguasa tersebut, atau sebuah perusahaan diberikan izin ekslusif untuk mengelola sumber daya alam strategis di Indonesia, dan perusahaan tersebut adalah perusahaan si pengusaha. Hal ini tentunya berpotensi menciptakan imperial di dalam satu negara - salah satu buah kapitalisme - yang membuat satu orang mampu mengontrol semua elemen termasuk rakyat suatu negara. Itu merupakan surga bagi pengusaha tersebut, serta neraka bagi orang lain.
Karena itu, walaupun saya tidak mengatakan semua pengusaha adalah orang yang buruk (dan tentunya tidak semua pengusaha memiliki mental yang buruk seperti itu), namun bahaya itu ada, dan ide menjadikan pengusaha seorang penguasa negara bukanlah ide yang cukup baik. Mungkin saya lebih memilih orang biasa yang memiliki pandangan yang luar biasa, ketimbang orang-orang yang sudah dipuaskan dengan materi tersebut. Apalagi, menurut saya cukuplah pengusaha mengurusi usahanya, jangan rakus ingin menguasai hal lain.
Sekali lagi, just an opinion. Terima kasih
bukan masalah pengusahanya. tetapi masalah moralnya.
BalasHapusGw rasa kalau oknum pemerintah masih memikirkan "uang" saat menjabat maka moralnya masih buruk. Harusnya motivasi seseorang menjadi pengurus negara ini ya "ingin membenahi bangsa".
Dan bukan hanya dari golongan pengusaha yang bisa membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaannya sendiri. Ada juga oknum pemerintahan yang baru membeli saham perusahaan asing begitu dia menjabat. Sehingga dia juga akan mempengaruhi kebijakan agar menguntungkan perusahaan asing tersebut. Apakah oknum tersebut pengusaha? bukan, tetapi dampaknya lebih negatif.
Oleh karena itu, mari kita bandingkan jika kondisinya adil. Misalnya sebagai berikut :
Ada dua calon presiden. Yang satu adalah orang biasa dengan ide yang brilian yang satu adalah pengusaha dengan ide biasa. Keduanya memiliki moral yang baik. Yang mana yang akan dipilih?
Saya akan memilih yang pengusaha. Karena dia lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan praktis yang lebih baik.
Jika orang biasa dengan pemikiran sebaik apapun tidak bisa merealisasikan idenya maka tidak akan ada perubahan. Inilah "janji-janji manis di awal kampanye". Bukannya mereka tidak mau merealisasikannya tetapi setelah melihat kenyataan ternyata tidak semudah itu lalu mereka menyerah.
Disini pengusaha memiliki poin lebih. Mereka pernah jatuh dalam usaha mereka, bangkrut, bangkit lagi, seolah sudah terbiasa akan hal tersebut. Pola pikir problem solving mereka jga seharusnya lebih baik daripada orang biasa.
Misal, kita liat blusukan ala jokowi, belum pernah kan kita liat pemimpin seperti itu. Ini salah satu pola pikir problem solving yang saya maksud. Itulah yang kita butuhkan di dalam benak pemimpin kita.
We don't need any brilliant ideas, we just need people who can turn good ideas become reality.
this is also an opinion. maaf kalau ada yang salah :)
Trims untuk sudut pandangnya. Iya saya setuju kalau saat ini kita memerlukan mereka yang bisa merealisasikan sesuatu bukan yang hanya tenggelam dengan ide saja. :)
BalasHapus